Perilaku Konsumsi Dalam Perspektif Islam

18 06 2008

Perilaku Konsumsi Dalam Perspektif Islam

(studi tentang masalah kehalalan barang terkait dengan konsep maslahah dalam Islam yang membentuk persepsi tentang penolakan terhadap kemudharatan)

1. Latar Belakang

a) Latar Belakang Masalah

Pembauran budaya materialisme, utilitarisme, dan hedonisme di negara Muslim telah menimbulkan perubahan perilaku yang sangat luar biasa pada umat Islam. Dorogan untuk hidup bebas sudah tentu memaksa mereka meninabobokan kesadarannya pada ajaran agama[1]. Hal inilah kiranya yang telah melanda masyarakat Muslim baik di dunia maupun di Indonesia.

Dalam hal mengonsumsi makanan, umat Islam dihadapkan pada realitas yang menjunjung tinggi prestise, sehingga tuntunan agama seringkali dikesampingkan demi mencapai kepuasan tersebut. Mencoba jenis makanan baru, makan di restoran Cina bahkan menggunakan lemak babi untuk pengedap makanan kadang tak terpikirkan apakah hal-hal tersebut akan melangggar norma-norma Islam. Ini adalah fenomena sosial yang berkembang di masyarakat dalam pengamatan penulis maupun melalui informasi-informasi yang didapat penulis. Dalam hal ini bukan bararti Islam melarang umat Islam mencoba menu baru atau makan di restoran Cina, malainkan hanya membatasi agar konsumen muslim tidak terjerumus untuk memakan makanan yang diharamkan dalam Islam, dan restoran Cina identik dengan makanan yang mengandung babi atau bahan-bahan lain yang cenderung diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan umatnya agar senantiasa berhati-hati dalam mengonsumsi makanan terlebih lagi di restoran-restoran yang tidak menjamin kehalalan makanan yang dijualnya.

Islam sangat menghargai kemashlahatan manusia dengan membuat batasan-batasan atau rambu-rambu dalam mengonsumsi makanan. Israf (tidak berlebih-lebihan) dan tidak mengonsumsi makanan yang haram termasuk salah satu rambu yang diatur Islam. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra’ ayat 26-27 dan An-Nahl ayat 114.

Namun sejauh manakah rambu-rambu tersebut difahami dan dilaksanakan oleh umat Islam itu sendiri, sehingga ada isu pembauran budaya materialisme, utilitarisme, dan hedonisme telah menimbulkan perubahan perilaku konsumsi yang memaksa umat Islam meninabobokan kesadarannya pada ajaran agama sebagaimana yang terdapat dalam buku M. Muflih,MA, serta dari realitas yang ada yang mengindikasikan adanya penyimangan terhadap norma Islam dalam berkonsumsi?. Hal inilah kiranya yang membawa penulis untuk mengangkat tema ini, penulis ingin membuktikan apakah penyimpangan terhadap norma Islam dalam berkonsumsi tersebut berlaku untuk umat Islam pada umumnya?

b) Kegunaan Penelitian

Dari uraian diatas, penulis menilai urgensitas dari masalah tersebut adalah bagaimana kita sebagai seorang akademisi dalam menyikapi realitas yang ada. jika pada kenyataannya (berdasarkan hasil penelitian nanti) ditemukan fakta bahwa memang telah terjadi penyimpangan norma Islam yang signifikan dalam hal mengonsumsi ini, maka ini menjadi PR bagi kita untuk meluruskan kembali persepsi masyarakat Islam dalam mengonsumsi dan mendorong perubahan perilaku konsumsi tersebut kepada norma-norma Islam. Hal ini juga sakaligus menjadi tantangan bagi para produsen / pemilik rumah makan untuk selalu kreatif dan inovatif menciptakan makanan-makanan yang tak kalah nilai jual (prestise) dan kenikmatan tanpa mengesampingkan aturan-aturan / norma Islam agar umat Islam tak ada alasan untuk mengonsumsi makanan yang diharamkan oleh Islam.

Namun jika pada kenyataannya ditemukan fakta bahwa hal tersebut tidak berlaku bagi umat Islam pada umumnya, maka inipun menjadi tugas kita untuk terus mempertahankannya dengan terus berkreasi dan berinovasi melalui sarana-sarana pendidikan guna senantiasa mengingatkan dan menguatkan persepsi mereka tentang berkonsumsi secara Islami, misalnya melalui penerbitan buku, majalah, artikel-artikel, seminar maupun melalui iklan-iklan layanan masyarakat.

2. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, tema penelitian ini adalah Perilaku Konsumsi dalam Perspektif Islam. Mengingat permasalahan yang dicakup dalam tema tersebut sangat luas, maka penulis membatasi pembahasannya pada studi tentang masalah kehalalan barang terkait dengan konsep maslahah dalam Islam yang membentuk persepsi tentang penolakan terhadap terhadap kemudharatan. Tema tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

  1. Bagaimana tingkat pemahaman umat Islam terhadap konsep maslahah? Apakah pemahaman tersebut membentuk persepsinya tentang penolakan terhadap kemudharatan yang pada akhirnya akan membatasi konsumsinya hanya pada barang-barang yang halal?
  2. Apakah ada korelasi yang signifikan antara persepsi tentang penolakan terhadap kemudharatan dengan pembatasan konsumsi umat Islam hanya pada barang-barang yang halal?

3. Kerangka pikir/Kerangka Teori

a) Teori Perilaku Konsumen

Dalam teori konvensional, Perilaku konsumen diartikan sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini[2].

The American Marketing Association mendefinisika perilaku konsumen sebagai berikut:

Perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungannya dimana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka… (American Marketing Association)

Sementara Islam melihat aktivitas ekonomi termasuk didalamnya perilaku konsumsi sebagai salah satu cara untuk menumpukkan pahala menuju falah (kebahagiaan dunia dan akhirat)[3]. Yusuf Qardhawi menyebutkan beberapa variable moral dalam berkonsumsi, diantaranya konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yan baik (halal), berhemat, tidak bermewah-mewahan, menjauhi utang, dan menjauhi kebakhilan dan kekiriran[4].

Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas konsumsi dalam Islam merupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang juga bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akherat (falah).

Etika Islam dalam Konsumsi[5]

  1. Mensyukuri nikmat Allah

Mensyukuri ekonomi dan harta kekayaan (al-Mal) itu antara lain dengan jalan yang serba halalan thayyiban, baik dalam hal produksi dan distribusinya, maupun terutama dalam memperoleh dan mengonsumsinya. Mengonsumsi barang dan jasa yang halal merupakan syarat utama bagi kehidupan manusia Muslim yang menghendaki kehidupan yang baik.

  1. Gemar Bersedekah

Selain dikenai ewajiban zakat, setiap Muslim juga dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah. Banyak ayat yang melukiskan keistimewaan sedekah, diantaranya Al-Baqarah : 261-262.

  1. Larangan Pelit

Pelit, kikir, atau bakhil adalah salah satu sifat yang dibenci Al-Qur’an dan Hadits, diantarany dalam surat Al-Hadiid ayat 23-24.

  1. Larangan Boros (tabdzir/israf)

Larangan boros ini terdapat dalam surat al-Isra ayat 26-27.

Sebagai agama yang syamil, Islam telah memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan serta arahan-arahan positif dalam berkonsumsi. Setidaknya terdapat dua batasan dalam hal ini[6]:

Pertama, pembatasan dalam hal sifat dan cara. Seorang muslim mesti sensitif terhadap sesuatu yang dilarang oleh Islam. Mengkonsumsi produk-produk yang jelas keharamannya harus dihindari, seperti minum khamr dan makan daging babi.. Seorang muslim haruslah senantiasa mengkonsumsi sesuatu yang pasti membawa manfaat dan maslahat, sehingga jauh dari kesia-siaan. Karena kesia-siaan adalah kemubadziran, dan hal itu dilarang dalam islam (QS. 17 : 27)

Kedua, pembatasan dalam hal kuantitas atau ukuran konsumsi. Islam melarang umatnya berlaku kikir yakni terlalu menahan-nahan harta yang dikaruniakan Allah SWT kepada mereka. Namun Allah juga tidak menghendaki umatnya membelanjakan harta mereka secara berlebih-lebihan di luar kewajaran (QS. 25 : 67, 5 : 87). Dalam mengkonsumsi, Islam sangat menekankan kewajaran dari segi jumlah, yakni sesuai dengan kebutuhan. Dalam bahasa yang indah Al-Quran mengungkapkan “dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya…” (QS.17:29).

Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah Maslahah (Public Interest or General Human Good), kebutuhan dan kewajiban. Maslahah secara bahasa, berarti kebergunaan (utility) atau kesejahteraan (welfare) yang oleh Abu Hamid Al-Ghazali (505 H/1111 M) dan Abu Ishaq Al-Shatibi (790 H/1388M) Masalih (plural of Maslahah) dibagi menjadi 3 kategori: Esensial(essential/daruriyah), pelengkap (complementary/Hajiyah) dan keinginan (desirable/tahsiniyah) dan tugas negaralah yang memastikan kemaslahatan kategori pertama itu terpenuhi dengan baik[7].

Dari uraian teori diatas, penulis mendapat pijakan untuk pengujian hipotesis, dimana hipotesis ini berkaitan dengan persepsi konsumen muslim yang lahir dari konsep maslahah (motif berkonsumsi) yang berkaitan pula dengan pembatasan konsumsi umat Islam untuk senantiasa mengonsumsi sesuatu yang jelas status kehalalannya.

b) Hipotesis

Konsep maslahah[8] diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan asas kebutuhan dan prioritas, dia sangat berbeda dengan utility yang pemetaan majemuknya tidak terbatas.

Sikap hemat, membatasi diri pada barang yang halal dan prioritas terhadap kebutuhan pokok merupakan cakupan yang termuat dalam konsep maslahah.

Dari konsep maslahah inilah terbentuknya persepsi-persepsi konsumen muslim, diantaranya persepsi tentang penolakan terhadap kemudharatan. Dari persepsi tantang penolakan terhadap kemudharatan ini akan memengaruhi tindakan konsumen muslim dalam mengambil keputusan untuk membeli. Dalam literature penulis, kemudharatan disini dicontohkan seperti barang-barang yang haram, termasuk juga barang-barang yang syubhat dan yang membahayakan diri sendiri.

Berangkat dari teori yang telah dipaparkan diatas serta alur penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dari konsep maslahah akan melahirkan persepsi konsumen tentang penolakan terhadap kemudharatan, yang berarti penolakan terhadap barang-barang haram, termasuk yang syubhat. Sehingga lahirlah hipotesis “Persepsi Konsumen Muslim Tentang Penolakan terhadap Kemudharatan Membatasi Konsumsinya Hanya Pada Barang-Barang Yang Halal”.

Penentuan Hipotesis

Pada penelitian ini, penulis ingin membuktikan hipotesis apakah ada hubungan antara Persepsi Konsumen Muslim tentang Penolakan terhadap Kemudharatan dengan Perilaku Konsumen Muslim untuk Membatasi Konsumsinya Hanya pada Barang-barang yang Halal. Oleh karena itu, penulis memilih variabel yang akan diuji dari hasil angket yang telah diedarkan berupa pernyataan dari komponen sikap, yaitu pernyataan d3 (Barang yang TIDAK ADA JAMINAN KEHALALANNYA HARUS DIHINDARI untuk dikonsumsi) dan komponen perilaku, yaitu pernyataan e8 (Saya HANYA membeli/menkonsumsi barang yang SUDAH BERLABEL HALAL yang dikeluarkan BPPOM MUI). Pernyataan ini dianggap paling mendekati untuk menguji hipotesis tersebut. Untuk itu, penulis menetapkan hipotesis sebagai berikut :

H0 : “Tidak Ada Hubungan antara Persepsi Konsumen Muslim tentang Penolakan terhadap Kemudharatan dengan Perilaku Konsumen untuk Membatasi Konsumsinya Hanya Pada Barang-barang Halal”.

H1 : “Ada Hubungan antara Persepsi Konsumen Muslim tentang Penolakan terhadap Kemudharatan dengan Perilaku Konsumen untuk Membatasi Konsumsinya Hanya Pada Barang-barang Halal”.

c) Model Statistik dan level signifikansi Hipotesis

Pengujian Hipotesis ini dilakukan berdasarkan Ringkasan Panduan untuk Menentukan Model Analisis Statistik yang telah diberikan oleh dosen pembimbing.

Level Pengukuran

Jumlah Kategori untuk Setiap Variabel

Model Analisis yang Tepat

Model Statistik Deskriptif Ringkasan yang Tepat

Model Statistik Inferensial yang Tepat

Ordinal-Ordinal

Kedua Variabel dengan banyak Kategori

Korelasi Rangking

Kendall’s Tau

Spearman’s rho

Test untuk signifikansi tau

Tes untuk signifikansi rho

Dari panduan tersebut, penulis menetapkan Model Analisis yang tepat menggunakan Korelasi Rangking, karena level pengukurannya ordinal-ordinal dan kedua variabel dengan banyak kategori.

Untuk mengetahui apakah korelasi tersebut signifikan atau tidak, maka penulis menetapkan level signifikansi pada level 0.05 (5 persen) untuk menerima atau menolak hipotesis null.

4. Metode dan Proses Penelitian

a) Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian survei yaitu penelitian yang dilakukan pada ukuran populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelakari merupakan data dari sample yang terdapat pada populasi tersebut.(Kerlinger:1973) Penelitian survey dilakukan untuk membuat generalisasi dari sebuah pengamatan dan hasilnya akan lebih akurat jika menggunakan sample yang representative. (David kline:1980 dalam sugiono:2002:7)[9].

Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, penulis menggunakan jenis data kuantitatif dengan menggunakan alat pengumpul data berupa Quisioner atau angket. Angket yang digunakan penulis adalah angket praktek pengumpulan data pada mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dengan judul Sikap dan Perilaku Konsumsi Umat Islam (studi tentang Masalah Kehalalan Barang/Produk).Angket ini telah melalui uji validitas dan reliabilitas dan telah dinyatakan lulus uji.

b) Sumber dan Proses Pengumpulan Data

Jenis data yang dimiliki penulis adalah data primer, artinya data ini diperoleh langsung dari responden yang proses pengumpulannya dilakukan oleh mahasiswa perbankan syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada praktek pengumpulan data untuk penelitian tentang Sikap dan Perilaku Konsumsi Umat Islam (studi tentang Masalah Kehalalan Barang/Produk) di daerah masing-masing.

Sumber data diperoleh dari responden yang tersebar disekitar Jakarta, Bogor Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, Sukabumi, dan Garut. Penetapan wilayah ini berdasarkan tempat tinggal para mahasiswa (termasuk penulis). Responden yang menjadi sampel adalah laki-laki dan perempuan dengan menggunakan teknik random sampling untuk setiap wilayah penelitian. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 889 responden.

Data yang telah dikumpulkan ini telah diolah dengan menggunakan program SPSS sehingga alternatif analisis statistik dapat dilakukan secara variatif.


c) Kelebihan dan Kekurangan Data

Kelebihan dari data ini adalah data ini memenuhi kriteria untuk pengambilan kesimpulan generalisasi karena selain dari jumlah sampel yang relatif banyak dan tersebar secara random, data ini juga lulus uji statistik inferensial sehingga bisa digunakan untuk generalisasi. Data ini juga di tujukan hanya kepada responden Muslim, artinya tidak ada responden yang non-Muslim, sehingga dipastikan data ini diisi oleh orang yang tepat.

Sedangkan kekurangannya adalah karena proses pengumpulan data ini dilakukan secara individual oleh banyak mahasiswa sehingga ada kekhawatiran data itu merupakan manipulasi atau karangan dari mahasiswa tersebut, namun penulis tetap positive thinking bahwa hal-hal tersebut hanya merupakan kekhawatiran penulis semata.

5. Penyajian dan Analisis Data

a) Karakteristik Sampel Penelitian

Responden yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah penduduk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serang, Sukabumi, dan Garut dimana lokasi ini berdasarka tempat tinggal mahasiswa pengumpul data (termasuk penulis). Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 889 responden.

Dillihat dari segi usia responden, rata-rata usia mereka adalah 34,41 berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji mean. Seperti pada tabel 1.1 dan sebaran usia tersebut digambarkan dalam bentuk histogram berikut ini :

Tabel 1

Usia responden

N

Valid

889

Missing

0

Mean

34,41

Jika dilihat dari sebaran wilayah responden berdasarkan provinsi asal responden, maka jumlah responden terbesar terdapat di provinsi Banten yaitu sebanyak 421 responden atau sekitar 47,4%. Sebagaimana ditampilkan pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2

Provinsi asal

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

DKI Jakarta

301

33,9

33,9

33,9

Jawa Barat

155

17,4

17,4

51,3

Banten

421

47,4

47,4

98,7

67

12

1,3

1,3

100,0

Total

889

100,0

100,0

Sementara jika dilihat dari kabupaten/kodya, maka responden terbesar berada di kabupaten Tangerang yaitu sebesar 270 responden atau sekitar 30,4%. Sebagaimana yang di tampilkan tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1.3

Kabupaten/kodya asal

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

267

12

1,3

1,3

1,3

Jakarta Barat

74

8,3

8,3

9,7

Jakarta Selatan

177

19,9

19,9

29,6

Jakarta Timur

50

5,6

5,6

35,2

Kota Depok

33

3,7

3,7

38,9

Kota Bekasi

41

4,6

4,6

43,5

Kota Bogor

34

3,8

3,8

47,4

Kab. Bogor

12

1,3

1,3

48,7

Kab. Sukabumi

10

1,1

1,1

49,8

Kab. Bekasi

13

1,5

1,5

51,3

Kab. Tangerang

270

30,4

30,4

81,7

Kab. Serang

13

1,5

1,5

83,1

Kab. Lebak

15

1,7

1,7

84,8

Kota Tangerang

123

13,8

13,8

98,7

Kab. Garut

12

1,3

1,3

100,0

Total

889

100,0

100,0

Berdasarkan jenis kelamin responden, tidak terdapat jenjang yang telalu jauh antara pria dan wanita, selisih antara keduanya hanya sekitar 8,8%, dengan jumlah responden pria lebih banyak dibanding wanita. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini.

Tabel 1.4

Jenis kelamin responden

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Pria

484

54,4

54,4

54,4

Wanita

405

45,6

45,6

100,0

Total

889

100,0

100,0

Data mengenai rata-rata penghasilan perbulan responden disajikan dalam tabel 1.5. Berdasarka pada tabel ini, responden berpenghasilan rata-rata perbulan antara Rp.1.000.001-Rp. 2.000.000 yaitu sebanyak 141 responden atau sekitar 15,9%. Sementara terbanyak kedua yaitu penghasilan rata-rata perbulan Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000 yaitu sebanyak 119 responden atau sekitar 13,4%. Dan sisanya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1.5

Rata-rata Penghasilan perbulan Responden

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

< Rp. 500.001

70

7,9

14,1

14,1

Rp. 500.001 – Rp. 1.000.000

119

13,4

23,9

38,0

Rp.1.000.001-Rp. 2.000.000

141

15,9

28,3

66,3

Rp.2.000.001-Rp. 3.500.000

92

10,3

18,5

84,7

Rp. 3.500.001 – Rp. 5.000.000

42

4,7

8,4

93,2

Rp. 5.000.001 – Rp. 7.500.000

17

1,9

3,4

96,6

Rp. 7.500.00 -Rp. 10.000.000

9

1,0

1,8

98,4

> Rp. 10.000.000

8

,9

1,6

100,0

Total

498

56,0

100,0

Missing

9

4

,4

System

387

43,5

Total

391

44,0

Total

889

100,0

Data mengenai tingkat pendidikan responden disajikan pada tabel 1.6. berdasarkan data ini, mayoritas responden berpendidikan terakhir SMA/SLTA, yaitu sebanyak 399 responden atau sekitar 44,9%.

Tabel 1.6

Tingkat pendidikan terakhir Responden

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

Tidak sekolah/tidak tamat SD

7

,8

,8

,8

SD

75

8,4

8,4

9,2

SLTP

70

7,9

7,9

17,1

SLTA

399

44,9

44,9

62,0

Dipl 1-2

37

4,2

4,2

66,2

Dipl 3-BA

89

10,0

10,0

76,2

S-1

189

21,3

21,3

97,5

S-2/S3

19

2,1

2,1

99,7

Pesantren saja

2

,2

,2

99,9

10

1

,1

,1

100,0

Total

888

99,9

100,0

Missing

System

1

,1

Total

889

100,0

b) Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang didapat penulis untuk menguji seberapa besar tingkat pemahaman responden terhadap konsep maslahah dengan indikator bahwa responden akan menghindari barang-banrang yang tidak ada jaminan kehalalannya. yang akan disajikan pada tabel 2.1. didapat bahwa tingkat pemahaman responden rata-rata berada pada level 7,43 dari kisaran angka 1-9. Nilai ini berdasarkan uji statistik mean pada komponen angket yaitu pernyataan d3, dimana dari pernyataan tersebut mewakili variabel mengenai tingkat pemahaman tentang maslahah tersebut. Nilai ini menunjukkan angka positif bahwa responden MENGETAHUI/SETUJU dengan pernyataan tersebut.

Tabel 2.1

Barang yang tidak ada jaminan kehalalannya harus dihindari untuk dikonsumsi

N

Valid

889

Missing

0

Mean

7,43

Median

8,00

Sementara untuk menguji apakah pemahaman tersebut membentuk persepsinya tentang penolakan terhadap kemudharatan yang pada akhirnya akan membatasi konsumsinya hanya pada barang-barang yang halal, penulis melakukan pengujian pernyataan e8 pada komponen angket. Dari data tersebut diperoleh mean (rata-rata) score sebesar 6,98 dari kisaran angka 1-9. Meskipun angka ini tidak terlalu besar, namun nilai ini juga menunjukkan angka positif yang berarti bahwa responden SELALU membeli/mengonsumsi barang yang sudah berlabel halal yang dikeluarkan BPPOM MUI.

Tabel 2.2

Saya HANYA membeli/mengkonsumsi barang yg SUDAH BERLABEL HALAL yang dikeluarkan BPPOM MUI.

N

Valid

889

Missing

0

Mean

6,98

Median

7,00

Untuk menjawab permasalahan kedua yang diajukan penulis diawal, mengenai Apakah ada korelasi yang signifikan antara persepsi tentang penolakan terhadap kemudharatan dengan pembatasan konsumsi umat Islam hanya pada barang-barang yang halal, penulis melakukan uji hipotesis dengan menguji 2 pernyataan dalam angket tersebut dengan uji korelasi (Nonparametric Correlation) sebagaimana di sajikan table 2.3 berikut ini :

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 2.3

Dari hasil perhitungan korelasi antara variable sikap (Barang yang TIDAK ADA JAMINAN KEHALALANNYA HARUS DIHINDARI untuk dikonsumsi) dengan variabel perilaku (Saya HANYA membeli/menkonsumsi barang yang SUDAH BERLABEL HALAL yang dikeluarkan BPPOM MUI) menunjukkan angka 0.479. Angka ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat dan searah. Dari hasil perhitungan angka probabilitas diperoleh sebesar 0.000. angka probabilitas 0.000<0.05 maka hubungan kedua variabel tersebut adalah signifikan.

Dasar Pengambilan Keputusan[10] :

  • Jika probabilitas <0.05, maka hubungan kedua variabel signifikan
  • Jika probabilitas >0.05, maka hubungan kedua variabel tidak signifikan

Tingkat signifikansi pengamatan sangat kecil (0.000), jauh lebih kecil dari 0.01 sehingga kita menolak hipotesis null. Berarti, Ada Hubungan yang signifikan antara Persepsi Konsumen Muslim tentang Penolakan terhadap Kemudharatan dengan Perilaku Konsumen untuk Membatasi Konsumsinya Hanya Pada Barang-barang Halal.

Analisis dan Interpretasi Hipotesis

Dari pengujian hipotesis di atas, baik melalui uji statistik deskriptif maupun uji statistik inferensial, diperoleh hasil yang mengindikasikan ditolaknya H0. Dengan demikian hipotesis yang diajukan penulis diterima. Berarti, Ada Hubungan yang signifikan antara Persepsi Konsumen Muslim tentang Penolakan terhadap Kemudharatan dengan Perilaku Konsumen untuk Membatasi Konsumsinya Hanya Pada Barang-barang Halal. Data ini akan memperkuat hipotesis awal mengenai “Persepsi Konsumen Muslim Tentang Penolakan terhadap Kemudharatan Membatasi Konsumsinya Hanya Pada Barang-Barang Yang Halal”.

b) Interpretasi Hasil studi

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa penyimpangan terhadap norma Islam dalam berkonsumsi, dimana norma Islam kerap dikesampingkan tersebut tidak berlaku bagi umat Islam pada umumnya. Karena berdasarkan penelitian tersebut, didapat korelasi yang positif. Artinya, persepsi konsumen muslim yang lahir dari konsep maslahah (motif berkonsumsi) akan mempengaruhi keputusan membeli bagi seorang konsumen Muslim untuk membatasi konsumsinya hanya pada barang-barang yang halal.

Fenomena yang terjadi sekarang dimana dalam hal mengonsumsi makanan, umat Islam dihadapkan pada realitas yang menjunjung tinggi prestise, sehingga tuntunan agama seringkali dikesampingkan itu bisa dikatakan hanya segelintir umat Islam yang melakukannya. Sehingga, kita tidak bisa men-generalisasikan fenomena tersebut untuk keseluruhan umat Islam. Tetapi yang bisa kita generalisasikan adalah bahwa Umat Islam pada umumnya tetap memegang norma-norma Islam dalam hal mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhkan diri dari barang yang haram.

Berdasarkan hasil temuan ini, kiranya ini menjadi tugas kita untuk terus mempertahankan persepsi tersebut dengan terus berkreasi dan berinovasi melalui sarana-sarana pendidikan guna senantiasa mengingatkan dan menguatkan persepsi mereka tentang berkonsumsi secara Islami, misalnya melalui penerbitan buku, majalah, artikel-artikel, seminar maupun melalui iklan-iklan layanan masyarakat.

Yang tak kalah pentingnya adalah peran MUI dalam memberikan label “halal” untuk setiap makanan yang beredar di masyarakat. Beberapa waktu kebelakang, sempat mencuat kontroversi mengenai rencana labelisasi “Halal” pada kemasan barang-barang konsumsi masyarakat baik berupa makanan, minuman, kosmetika, dan lain sebagainya. Beragam pendapat bermunculan baik dari kalangan pengusaha, masyarakat maupun ulama. Pada dasarnya hanya dua pendapat yang muncul; menolak dan mendukung.

Menurut hemat penulis, labelisasi halal merupakan langkah maju yang semestinya mendapat dukungan dari semua kalangan terutama khalayak konsumen muslim, karena persoalan Halal dan Haram bagi seorang muslim adalah masalah prinsip yang tidak bisa ditawar lagi. Halal dan haram akan terkait dengan diterima atau tidaknya ibadah seseorang.

Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ada seseorang yang telah melakukan perjalanan panjang sehingga rambutnya kusut, kotor dan berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa, “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, …” tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dikenyangkan dengan (makanan dan minuman) yang haram. Kata Rasulullah, “maka bagaimana mungkin permohonannya dikabulkan?“.

Hadis tersebut di atas adalah sebuah penegasan juga peringatan kepada kita bahwasanya Allah membenci seorang hamba -hingga tidak berkehendak untuk mengabulkan permohonannya- yang sumber penghidupan sehari-harinya, makanan, minuman, pakaian dan hartanya berasal dari sesuatu yang haram atau diperoleh melalui cara yang haram. Selain itu, amaliah ibadah seseorang akan menjadi tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah jika sarana dan prasarana untuk melaksanakan sebuah ibadah terkait atau tercampur dengan barang-barang haram karena Allah hanya menerima yang baik-baik saja.

Dalam sebuah hadist lain yang diterima dari Ibnu Mas’ud r.a. Bahwa Rosulullah SAW. bersabda, “mencari yang halal adalah wajib bagi setiap muslim” (diriwayatkan oleh Ibnu Abdilbarr). Hadist ini bermakna bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk senantiasa mengkonsumsi makanan dan minuman halal menurut syara (hukum agama), termasuk dalam mencari sumber nafkah hidupnya.

Keharaman sebuah benda (baik makanan, minuman maupun barang) bukan hanya karena dzatnya yang telah ditetapkan keharamannya oleh Allah seperti anjing, babi, benda-benda najis, bahan-bahan konsumsi yang dapat memabukkan (khamr) dan lain sebagainya, melainkan juga oleh karena cara memperolehnya yang salah seperti mencuri, korupsi, menipu, kolusi dan sebagainya. Boleh jadi seseorang memakan makanan yang secara dzatiah halal, namun karena makanan tersebut merupakan hasil dari mencuri maka makanan tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi.

Berpijak dari hasil penelitian tadi dan beberapa pembahasan dan juga hadist diatas, penulis merumuskan usulan yang berhubungan dengan masalah konsumsi ini sebagai berikut :

  1. Bagi siapapun yang berprofesi sebagai pedagang, ia harus berpegang pada aturan-aturan yang telah ditetapkan baik oleh agama maupun pemerintah, termasuk MUI. Dalam hal ini juga para produsen harus selalu kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk-produk / makanan yang yang tak kalah nilai jual (prestise) dan kenikmatan tanpa mengesampingkan aturan-aturan / norma Islam agar umat Islam tak ada alasan untuk mengonsumsi makanan yang diharamkan oleh Islam.

2. Bagi setiap individu (pembeli/konsumen) harus mengetahui atau paling tidak meyakini apa yang dibelinya bukan barang-barang yang didalamnya terkandung unsur-unsur yang haram. Agama memang tidak mewajibkan seseorang untuk bertanya, memeriksa dan meneliti meneliti apakah barang yang diterimanya halal atau haram, selama secara zahiriyah (apa yang tampak) diyakini halal. Misalnya bagi orang yang membeli sebuah barang, jika diyakini bahwa apa yang dibelinya adalah halal -bisa jadi karena membelinya dari sesama muslim atau karena ada cap halal pada kemasan- maka ia tidak diwajibkan untuk meneliti kembali barang tersebut. Namun jika dibeli dari tempat-tempat yang di menjamin kehalalan suatu barang, hendaklah menerapkan prinsip kehati-hatian.

3. Bagi BPPOM MUI harus dengan tegas menyatakan / memberi label “halal” bagi makanan yang memang halal, dan dengan tegas menyatakan haram untuk barang/makanan yang terbukti haram dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.

4. Bagi para akademisi, kita harus cepat tanggap mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat dengan senantiasa memberikan pencerahan, pengarahan dan bahkan ikut terjun mengawasi peredaran makanan/barang yang menjadi konsumsi umat Islam pada umumnya.

Jika hal ini telah dilakukan oleh masing-masing pihak (produsen, konsumen, MUI, dan kademisi) maka tujuan konsumsi dalam Islam dimana konsumsi itu untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akherat (falah) dapat tercapai.


[1] M. Muflih,MA, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h.86

[2] Nugroho J.Setiadi, SE,MM, Perilaku Konsumen : Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran, (Jakarta:Kencana, 2003), h.3

[3] Ali Sakti, Anlaisis Teoritis Ekonomi Islam:Jawaban atas Kekacauan Ekonomi modern,(Paradigma dan AQSA Publishing, 2007)

[4] Yusuf Qarqhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: Rabbani Press,1995).

[5] Prof.Dr.Drs.H.M.Amin Suma,SH,MM, Menggali akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam,(Tangerang:Kholam Publishing,2008)h. 322.

[6] Mukhammad Najib, “Perilaku Konsumsi Dalam Islam”,diakses pada jum’at, 13 Juni 2008 dari http://www.mail-archive.com/jamaah@arroyyan.com/msg00358.html,.

[7] Ali sakti, Anlaisis Teoritis Ekonomi Islam, h.166

[8] M. Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam, h. 91

[9] Ety Rochaety,dkk., Metode Penelitian Bisnis,(Jakarta:Mitra Wacana Media,2007) h.15

[10] Ety Rochaety, Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS, h.130.





IJARAH

18 06 2008

IJARAH

A. Pengertian Ijarah

Secara bahasa berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al’Iwadhu (ganti), oleh karena itu , Al-tsawab (pahala) dinamai Al-Ajru (upah).

Secara istilah berarti hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.

Menurut fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang & jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang / jasa itu sendiri

Dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan tapi hanya perpindahan hak gunasaja dari yang menyewakan kepada penyewa.

B. Landasan Hukum

1. Alqur’an, Surat Al-Baqarah :233

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

2. Hadits

Diriwayatkan dari ibnu Abbas bahwa Rasul SAW bersabda :

“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (H.R Bukhari & Muslim)

C. Rukun Ijarah

Menurut Jumhur Rukun Ijarah ada 3 yaitu Shighat (Ijab Qabul), Pihak yang berakad & objek. Menurut Imam Hanafi rukun ijarah hanya shighat (Ijab Qabul).

D. Prinsip Ijarah

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik), pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila objek transaksi pada jual beli adalah barang maka pada ijarah dalah barang dan jasa.

Hak dan Kewajiban kedua belah pihak

Kewajiban dari orang yang menyewakan yaitu mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa misalnya mobil yang disewa ternyata tidak dapat digunakan karena akinya lemah, maka yang menyewakan wajib menggantinya, jika yang menyewakan tidak dapat memperbaikinya, penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akad atau menerima manfaat yang rusak jika demikian terdapat perbedaan ulama mengenai harga sewa yang harus dibayar.

Sebagian ulama berpendapat, bila penyewa tidak membatalkan akad harga sewa harus dibayar penuh. Sebagian ulama lain berpendapat harga sewa dikurangi dulu dengan biaya kerusakan.

Penyewa wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat – syarat akad atau menurut kelaziman penggunaannya. Penyewa juga wajib menjaga barang yang disewakan. Secara prinsip tidak boleh dinyatakan dalam akad bahwa penyewa bertanggung jawab atas jumlah yang tidak pasti atau gharar. Oleh karena itu, ulama berpendapat bahwa jika penyewa diminta untuk melakukan perawatan, ia berhak untuk mendapat upah dari biaya yang wajar dari perawatan itu. Bila penyewa melakukan perawatan atas kehendak sendiri, ini dianggap sebagai hadiah dari penyewa dan ia tidak meminta bayaran apapun

Kesepakatan mengenai harga sewa

Misalnya dikatakan “saya sewakan mobil ini satu bulan dengan harga sew Rp X” bila penyewa ingin memperpanjang masa sewanya, dapat saja harga sewanya berubah. Bahkan yang menyewakan bias saja msminta harga sewa dua kali lipat dari sebelumnya. Sebaliknya jika si penyewa dapat saja menawar setengah harga sewa sebelumnya, semua tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun dari periode pertama yang telah disepakati harga sewanya itulah kesepakatannya. Mayoritas ulama mengatakan, “ syarat – syarat yang berlaku bagi harga jualberlaku juga bagi harga sewa”.

Bagaimana pula dengan kebiasaan orang yang naik becak / ojek tanpa kesepakatan harga terlebih dahulu !? padahal prinsipnya upah harus diketahui lebih dahulu, hal ini sesuai hadits Rasul SAW siapa yang memperkerjakan seorang pekerja harus memberitahukan upahnya” fatwa ulama menjelaskan “harga sewa yang lazim yang berlaku bila tidak ditentukan dimuka “ bila manfaatnya telah dinikmati, harga sewa tidak ditentukan maka sewa untuk manfaat yang sama harus dibayar.

Ijarah & leasing

Karena ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan ijarah dengan leasing. Hal ini tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Berikut table perbedaan dan persamaan ijarah dengan leasing

Ijarah

Leasing

1

Objek : manfaat barang dan jasa

Objek : manfaat barang saja

2

Methods of payment :

  1. contingent to performance
  2. not contingent to performance

Methods of payment : not contingent to performance

3

Transfer of title :

  1. ijarah, no transfer of title
  2. IMBT, promise to sell or hibah at the beginning of period

Transfer of title :

  1. operating lease, no transfer of title
  2. financial lease, option to buy or not to buy at the end of period

4

Lease purchase / sewa beli :

Bentuk leasing seperti ini haram karena akadnya gharar (yakni antara sewa dan beli)

Lease-purchase / sewa beli :

Ok

5

Sale and lease back : OK

Sale and lease back : OK

E. Skema pembiayaan ijarah

A. Bank Syari’ah

3. Akad pembiayaan Ijarah

1. Permohonan pembiayaan ijaroh

B. Nasabah

2. Menyewakan/membeli objek ijaroh

C. Supplier/Penjual/pemilik

D. Objek ijarah

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syari’ah

2. Bank Syari’ah memberi / menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.

3. setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya, maka akad ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.

4. bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada Bank.

5. bila bank membeli objek ijarah tersebut (al-bai’ wal-ijarah, atau ijarah parallel), setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/penjual/pemilik.

Ijarah Muntahia Bit Tamlik

Al-Bai’ wal Ijarah Muntahia Bittamli (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni Al-Bai’ wal Ijarah Muntahia Bittamli (IMBT). Al-Bai’ merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli hibah diakhir masa sewa.

Dalam ijarah muntahia bittamlik, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini :

1) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa

2) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa (alternative 1) biasanya diambil bila kemampuan financial penyewa untuk membayar sewa relative kecil. Karena sewa yang dibayarkan relative kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Karena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, bila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, ia harus membeli barang itu akhir periode.

Pilihan untuk menghibahkan barang diakhir masa sewa (alternative 2) biasanya diambil bila kemampuan financial penyewa untuk membayar sewa relative lebih besar, akumulasi sewa di akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghibahkan barang tersebut diakhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.

Pada al-ba’i wal ijarah muntaha bittamlik (IMBT) dengan sumber pembiayaan dari Unrestricted Investment Account (URIA), Pembayaran oleh nasabah dilakukan secara bulanan. Hal ini disebabkan karena pihak bank harus mempunyai cash in





Manfaat SI bagi perkembangan perbankan/asuransi syariah

12 06 2008

Tak dapat dipungkiri, sekarang sudah terjadi pergeseran era dalam bisnis termasuk dalam bisnis perbankan dan asuransi. Era bisnis sekarang adalah era dimana arus informasi memegang peranan sangat vital dibandingkan arus barang. Sehebat dan sebesar apapun sebuah perusahaan memonopoli arus barang, hal tersebut tidak berarti apa-apa jika tidak memiliki informasi yang akurat, terkini, mudah diakses dan terkendali. Hal ini pulalah yang melanda bisnis perbankan dan asuransi syariah di Indonesia, jika mereka tidak mengikuti arus perubahan informasi, maka tak akan ada cerita indah tentang perkembangan perbankan dan asurnsi syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, perkembangan Perbankan dan Asuransi syariah di Indonesia tak terlepas dari peranan Sistem Informasi (SI) yang memegang peranan penting. Karena dengan adanya Sistem Informasi yang terintegrasi dalam sisitem Perbankan maupun asuransi akan memberikan manfaat yang begitu besar, antara lain melihat dari pengertian Sistem Informasi itu sendiri yang berarti “Suatu pengorganisasian peralatan untuk mengumpulkan, menginput, memproses, menyimpan, mengatur, mengontrol, dan melaporkan informasi untuk pencapaian tujuan perusahaan.”

Dari pengertian tersebut diatas, dapat ditarik informasi bahwa Sistem Informasi dalam suatu perusahaan berfungsi untuk mengumpulkan informasi, dimana informasi ini dapat berupa informasi keuangan yang merupakan sistem pelaporan dan pengendalian keuangan menyeluruh yang tidak hanya sebatas fungsi-fungsi rutin yang mencakup pemeliharaan general ledger sebuah lembaga maupun informasi nasabah (customer information system). Salain itu juga, Sistem Informasi berfungsi untuk menginput, memproses, menyimpan, mengatur, mengontrol, dan melaporkan informasi tersebut untuk pencapaian tujuan perusahaan.

Adapun Sistem informasi keuangan bisa menyediakan informasi untuk berbagai tujuan, yaitu:

  1. Pelaporan periodic
  2. Informasi historic
  3. Laporan ke otoritas moneter (Bank Indonesia)
  4. Laporan konsolidasi,
  5. Perencanaan laba dan anggaran
  6. Pelaporan kinerja, menghitung tingkat, hasil, dan berbagai rasio keuangan
  7. Akuntansi biaya, dan
  8. Output untuk sistem lain.

Selain itu juga Sistem informasi yang dibangun dengan baik dan benar antara lain dapat meningkatkan produktivitas, menghilangkan kegiatan yang tidak memiliki manfaat (nilai tambah), meningkatkan layanan dan kepuasan nasabah, mengkoordinasikan setiap bagian dalam perusahaan serta meningkatkan kualitas kebijakan manajemen.

Sedangkan secara umum manfaat-manfaat SI tersebut dapat dikategorikan sebagai manfaat berwujud (tangible benefit) dan manfaat tak berwujud (intangible benefit).

Manfaat Berwujud (tangible benefit)

Sebuah sistem informasi yang dibangun dan dipelihara dengan baik akan memberikan manfaat berwujud yang secara faktual dapat dilihat pergerakannya melalui pendapatan yang diraih serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Indikator dari keberhasilan/manfaat yang berdampak pada peningkatan pendapatan adalah meningkatnya penjualan dalam pasar yang sudah ada serta perluasan ke pasar yang baru.

Sistem informasi yang baik dapat digunakan tidak hanya untuk penyimpanan data secara elektronik saja tetapi harus mampu mendukung proses analisis yang diperlukan oleh manajemen. Sehingga dengan dukungan sistem informasi yang baik maka dapat diperoleh informasi yang akurat, terpercaya, mutakhir dan mudah diakses mengenai kondisi perusahaan.

Dengan adanya laporan yang tersaji dengan cepat dan setiap saat dapat diakses tersebut maka keputusan-keputusan yang diambil pun dapat lebih cepat.

Sedangkan dari sisi pengurangan biaya dapat dilakukan analisis faktual atas pengurangan jumlah sumber daya manusia yang dilibatkan dalam perusahaan, pengurangan biaya operasional, pengurangan biaya pemeliharaan dan penyediaan perlengkapan yang tidak terlalu mahal. Contoh dari pengurangan jumlah sumber daya manusia adalah dalam proses pencatatan transaksi keuangan. Jika sebelumnya proses di akunting harus dikelola minimalnya oleh lima orang maka dengan implementasi SIA (sistem informasi akuntansi) yang baik cukup dikerjakan oleh satu orang saja. Hal ini disebabkan dengan SIA yang terintegrasi maka setiap proses pembukuan dapat diproses langsung dari masing-masing bagian terkait tanpa harus melalui proses pengisian ulang data. Selain itu secara otomatis dengan penerapan SIA maka laporan-laporan keuangan dapat disajikan berdasarkan data-data transaksi tersebut tanpa re-entry.

Manfaat Tak Berwujud (intangible benefit)

1. Peningkatan kepuasan nasabah

Dengan menerapkan sistem informasi penjualan/transaksi yang lebih cepat dalam pemrosesan dan kemudahan pemasukan datanya, hal ini akan memberi kesan tersendiri bagi nasabah yang tidak perlu menunggu lama ketika bertransaksi di Bank maupun Asuransi syariah sehingga menimbulkan kepuasan nasabah.

2. Peningkatan kepuasan karyawan

Perusahaan yang menyediakan sistem absensi yang terintegrasi dalam sistem informasi kepegawaian dan SIA maka secara otomatis dapat dibuat laporan insenstif yang lebih akurat dan benar. Sehingga tidak ada lagi masalah ketidakpuasan karyawan karena kesalahan perhitungan managemen dalam memasukkan daftar insentif karyawan secara manual. Hal ini juga berlaku misalkan untuk perhitungan angka kredit, hak cuti, jenjang karier, pendidikan dan latihan, dsb.

3. Peningkatan mutu dan jumlah informasi

Penerapan sistem informasi yang baik tentunya akan menghasilkan laporan-laporan hasil kompilasi data yang dikelola oleh database yang berkualitas serta menyeluruh. Hal tersebut dapat diwujudkan karena setiap proses pembuatan laporan tersebut dieksekusi secara otomatis oleh mesin komputer.

4. Peningkatan mutu dan jumlah keputusan manajemen

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pengambilan keputusan sangat bergantung kepada informasi yang mendukung kebijakan yang akan diambil tersebut. Hal tersebut hanya dapat terwujud jika sistem informasi dapat menyajikan informasi yang relevan, akurat, terkini dan dapat diambil setiap saat.

5. Peningkatan efisiensi dan keluwesan operasional

Semakin efisien dan luwesnya sebuah operasional maka hal ini menunjukkan semakin rendahnya biaya yang dikeluarkan untuk menjalankannya. Hal tersebut dapat dicapai karena dipangkasnya rantai birokrasi dalam perusahaan setelah implementasi sistem informasi yang baik.

6. Peningkatan mutu komunikasi internal dan eksternal

Sebuah sistem informasi yang baik tentunya harus didukung oleh sistem jaringan komunikasi data elektronik yang handal juga. Dengan penerapan sistem informasi yang baik maka setiap pihak baik di dalam maupun di luar perusahaan dapat bertukar informasi secara lebih efektif dan efisien.

7. Peningkatan mutu perencanaan

Perencanaan adalah proses yang penting bagi bisnis sehingga diperlukan dukungan informasi yang memadai dalam melaksanakannya. Jika tidak maka perencanaan tersebut dapat kehilangan arah dan tidak mencapai sasarannya karena kesalah informasi yang menjadi basisnya.

8. Peningkatan mutu pengendalian dan pengawasan

Dengan sistem informasi yang dibangun dan dipelihara dengan baik maka setiap aktivitas di dalam lingkungan bisnis dapat terus-menerus dipantau. Pemantauan tersebut tentunya berdampak pada peningkatan pengendalian atas setiap prosedur dan kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan.





Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

12 06 2008

Masalah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tak terlepas dari perkembangan perbankan syariah yang memegang peranan penting bagi perkembangan ekonomi syariah tersebut, namun tak bisa dipungkiri pula bahwa selain perbankan, masih banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang akhir-akhir ini mulai marak. Diantaranya ada asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, BPRS, BMT, Reksadana Syariah dll temasuk Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan Pasar modal Syariah.

Sementara dari dunia akademisi juga turut meramaikan ekonomi syariah di Indonesia, hal ini bisa terlihat dari munculnya jurusan-jurusan ekonomi syariah baik di unversitas negeri maupun swasta serta institut-institut atau bahkan lembaga-lembaga pendidikan non-formal lainnya. Menurut saya, hal ini juga merupakan indikator perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, karena dengan semakin banyaknya pakar-pakar atau ilmuan-ilmuan ekonomi syariah, tentu akan memiliki andil yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi syariah itu sendiri.

Menanggapi masalah perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, saya cukup kagum. Betapa tidak, dari tahun ke tahun Perbankan Syariah telah menunjukkan Perkembangan yang begitu pesat. Meskipun perkembangannya tak sejauh negara-negara tetangga yang juga mempunyai Perbankan Syariah, namun usaha yang sedemikian gigih dari para pakar dan praktisi perbankan yang terus memperjuangkan dan memajukan perbankan syariah ini harus di apresiasi. Karena tidak mudah mengubah persepsi masyarakat Indonesia yang telah terbiasa dengan sistem bunga kepada sisitem bagi hasil. Di usia yang belum begitu dewasa di Indonesia, keberadaan Perbankan Syariah sudah banyak melirik mata sebagian besar masyarakat Muslim khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya, bahkan para investor dari luar negeri seperti dari kelompok Al-Barakah dari Arab Saudi. Selama tahun 2007 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengalami peningkatan sebanyak 6 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 11 BPRS, sehingga pada akhir 2007 terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS), 26 UUS dan 114 BPRS. Sejalan dengan hal tersebut, jaringan kantor bank syariah, termasuk layanan syariah juga menunjukkan peningkatan menjadi 711 kantor dan 1.195 layanan syariah. Sementara di tahun 2008 ini, akan ada sekitar 10 Bank yang akan mengkonversi Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah, antara lain BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bukopin Syariah.

Melihat perkembangan tersebut, saya yakin bahwa hal ini merupakan indikasi nyata dari semakin besarnya keinginan masyarakat untuk mencapai sebuah kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, seperti nilai keadilan, keseimbangan dan kemanfaatan bagi semua melalui Perbankan Syariah. Karena tidak mungkin Perbankan Syariah akan melebarkan sayapnya tanpa ada respon positif dari masyarakat yang berarti memperluas market share sebuah Bank Syariah. Tak hanya dari sisi nasabah atau masyarakat, Perbankan Syariah sendiri juga selalu inovatif dan mengikuti kemajuan teknologi agar pasar (masyarakat) merasa puas dan terpenuhi segala kebutuhannya. Sehingga disini ada keseimbangan antara permintaan dari masyarakat akan kebutuhannya terhadap perbankan dengan penawaran dari pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang pada akhirnya melahirkan sebuah dinamisasi sehingga kondisi ini mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia.





Hello world!

22 05 2008

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!